Presiden menyebut, pemberian konsesi kepada BUMN atau swasta jangan sampai mengganggu masyarakat setempat.

PTUN) Pontianak menggelar sidang di lokasi sengketa tanah antara warga Sagatani, Singkawang Selatan dengan perusahaan kelapa sawit PT. Patiware, Jumat (18/10/2013).

Wewenang penyelesaian sengketa pilkada harus tetap jadi milik Mahkamah Konstitusi (MK) dengan beberapa catatan terkait reformasi MK.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaedi mengatakan, sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus tetap diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendara berpendapat, sengketa pilkada sebaiknya diselesaikan di daerah, tidak usah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu diungkapkan Yusril saat menjadi juru kampanye calon Bupati dan Wakil Bu