Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Priyo Budi Santoso menilai uang negara yang digelontorkan untuk membiayai saksi partai politik di tiap tempat pemungutan suara (TPS) merupakan sumber masalah.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, mengaku tidak mengikuti sidang pleno ketika memutuskan sengketa hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Akil mengaku hanya mengikuti hingga putusan panel.
Sengketa properti antara Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (P3RS) dengan pengembang apartemen Cempaka Mas, PT Duta Pertiwi Tbk, sebenarnya tak perlu terjadi bila Dinas Perumahan DKI Jakarta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar membantah menerima suap sebesar Rp 2 miliar untuk mengurus sengketa hasil Pilkada Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurut Akil, untuk perkara Palangkaraya, ia memberikan "diskon".