Panel hakim yang diketuai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar, ternyata lebih banyak mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dibandingkan dua panel hakim lainnya.

Mahkamah Konstitusi memenangkan adik tiri Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Haerul Jaman, dalam sengketa Pilkada Serang.

Wewenang penyelesaian sengketa pilkada harus tetap jadi milik Mahkamah Konstitusi (MK) dengan beberapa catatan terkait reformasi MK.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaedi mengatakan, sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus tetap diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendara berpendapat, sengketa pilkada sebaiknya diselesaikan di daerah, tidak usah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu diungkapkan Yusril saat menjadi juru kampanye calon Bupati dan Wakil Bu