Upaya Kementerian BUMN mengambil BTN membuat resah pelaku dan pengamat properti. Asosiasi pengembang rumah bersubsidi masih menginginkan bank yang fokus pada pembiayaan perumahaan.
Padahal, sertifikat tersebut merupakan bukti kepemilikan atas lahan dan bangunan yang sudah mereka lunasi sejak tiga tahun lalu (2013), baik dengan cara tunai keras, tunai bertahap, maupun cicilan kredit pemilikan rumah (KPR).
Sepanjang 2014, kasus yang berkaitan dengan properti, terutama rumah tapak dan apartemen yang tercatat dalam buku pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebanyak 157 kasus.
Prospek bisnis properti tahun depan diprediksi tetap tumbuh positif, terutama produk-produk untuk segmen kelas menengah. BI pegang kunci untuk mencapai pertumbuhan itu.