Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlalu reaktif atas kecaman rakyat terkait disahkannya RUU Pemilihan Kepala Daerah menjadi UU.
Langkah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru disahkan dinilai tidak tepat.
Politisi Partai Demokrat, Sutan Bathoegana, membantah Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Fraksi Demokrat di DPR untuk keluar dari ruang sidang paripurna alias walkout saat pengambilan keputusan RUU Pemilihan Kepala Daerah.
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) mencurigai rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengajukan uji materi atas UU Pilkada.