"Yang pertama itu mengganti Undang-Undang Pilkada. Kenapa diganti? Asasnya berubah, prinsip tidak langsung menjadi yang langsung, dipilih DPRD jadi dipilih rakyat," ujar Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana di Kantor Presiden, Kamis.

"Secara politik, Demokrat akan mendapat keuntungan besar. Demokrat akan dianggap menyelamatkan suara rakyat," kata Zainal di Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Diberitakan, politikus senior PDI-P Pramono Anung menyebut bahwa Megawati dan SBY akan bertemu, Kamis pagi ini. Pramono menekankan pentingnya kedua pimpinan itu bertemu.

"SBY harus keluarkan pernyataan secara eksplisit, 'Kalau saya keluarkan perppu, saya perintahkan fraksi di Demokrat untuk dukung di DPR'," ujar Saldi di Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Berdasarkan quickpoll Lingkaran Survei Indonesia (LSI), sebagian besar responden mendukung rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pilkada.