Kuncinya adalah pada sosok hakim MK yang dipilih. Butuh sosok negarawan yang siap mengabdi kepada negara.

Jabatan yang dipangku oleh Valina dinilai tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Ahli hukum tata negara Saldi Isra tidak setuju apabila revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

"Ini ujian bagi MKD, apakah DPR melihat ini melanggar etik apa tidak, apalagi ini orang nomor satu di DPR," ujar Saldi.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Saldi Isra mengusulkan agar penyelesaian sengketa pilkada tidak melibatkan banyak pihak. Menurut dia, semakin banyak instansi yang terlibat dalam penyelesaian sengketa justru semakin berpotensi menimbulkan