Pengamat properti menilai, mundurnya pengesahan RUU Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera sebetulnya malah menguntungkan. Banyak waktu untuk membuat RUU ini lebih matang. Tapi, di mana tanggung jawab Kemenpera?
Pembahasan RUU KUHP-KUHAP diperkirakan tidak selesai hingga berakhirnya masa jabatan anggota DPR periode 2009-2014. Pasalnya, terlalu banyak daftar inventarisasi masalah yang harus dibahas.
Fraksi-fraksi di DPR belum juga sepakat soal mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada), apakah langsung oleh rakyat atau oleh Parlemen. Pemerintah saat ini bersikap pasrah pada kesepakatan antar-fraksi di DPR.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diprediksi tidak akan selesai hingga DPR 2009-2014 mengakhiri tugas pada 1 Oktober 2014.