Menteri Kesehatan Nafsiah Mbo'i meminta agar pembahasan RUU Jaminan Produk Halal ditunda. Pasalnya, Nafsiah mempertanyakan standardisasi khusus untuk vaksin dan obat yang sangat sulit menentukan halal atau tidaknya.
Ketua Tim Perumus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Muladi, mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang KUHP justru memperluas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Badan Narkotika Nasional, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan keberatan terhadap ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.