Ketua Fraksi PKS di DPR RI Hidayat Nur Wahid membantah bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dipaksakan di DPR untuk segera disahkan.
Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja menjelaskan, dalam rapat malam nanti, semua masukan akan dibahas dan redaksionalnya akan dimatangkan. Selama digelar rapat panja, semua fraksi diberi waktu luas untuk menyampaikan argumentasi.
"Kita labeli saja partai-partai yang menggolkan dua produk UU ini sebagai partai anti demokrasi, karena mereka cenderung memaksakan kemauan politik mereka. Dan tidak membuka ruang bagi publik,"