Pemilik Lahan Lebih dari Satu Bidang Bakal Kena Pajak Progresif

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Ruu Pertanahan

Masyarakat yang akan membeli sejumlah bidang lahan baru, harus siap-siap terkena pajak lebih tinggi.

Berita

18/08/2019, 17:00 WIB

Cegah Spekulasi Tanah Bisa dengan Mengubah PPh Final

Formulasinya sampai sekarang belum disusun karena begitu banyak permasalahan yang perlu diselesaikan.

Berita

08/02/2017, 19:00 WIB

Meski Tanah Sedang Sengketa, Pajak Progresif Dimungkinkan Tetap Berlaku

Bisa saja tanah "idle" sekian lama karena tengah bersengketa di pengadilan untuk menentukan siapa pemilik sah tanah tersebut.

Berita

08/02/2017, 17:31 WIB

Apersi Harap Pajak Progresif Lahan Tidur Segera Diterapkan

Pajak progresif perlu diterapkan ke pengembang-pengembang yang berdalih untuk land bank atau bank tanah, tetapi tidak menggarapnya secara produktif.

Berita

08/02/2017, 12:09 WIB

Sofyan Djalil Pastikan Ada Pengecualian Penerapan Pajak Progresif

Meski belum ada mekanisme yang jelas, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil memastikan akan ada pengecualian pemberian pajak progresif.

Berita

30/01/2017, 23:00 WIB

All News

BPN Masih Merumuskan Mekanisme Pajak Progresif Tanah

‹ First

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Close Ads

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

#Ruu Pertanahan

All News

BPN Masih Merumuskan Mekanisme Pajak Progresif Tanah "Nganggur"

BPN Belum Tindak Lanjuti Wacana Pajak Progresif Tanah "Nganggur"

Lippo Karawaci Sambut Positif Tanah "Nganggur" Dikenai Pajak Progresif

Belum Pernah Diubah Selama 57 Tahun, UU Pokok Agraria Dianggap Kuno

Tanah Dikuasai Negara Tidak Otomatis Milik Negara

Soal Bukit Duri, Pemprov Jakarta Dianggap Terapkan Aturan Kolonial

Demi Keadilan, Pemerintah Disarankan Cabut HGU Jatuh Tempo

Ombudsman: Penguasaan Lahan oleh Segelintir Orang Picu Konflik Agraria

KPA Tuntut Pemerintah Teken Perpres Reforma Agraria

Bagi-bagi Sertifikat Buat Masyarakat Adat Picu Munculnya Spekulan

Akibat Konflik, Masyarakat Kehilangan Tanah Seluas 19 Kali Wilayah Jakarta

RUU Pertanahan Harus Jadi Prioritas Sofyan Djalil

Kementerian ATR/BPN Belum Serahkan DIM RUU Pertanahan ke DPR

Pengadilan "Landreform" Masih Tumpang Tindih dengan Pengadilan Negeri

RUU Pertanahan Harus Berkeadilan

RUU Pertanahan Harus Mampu Atasi Krisis Agraria