#Ruu Pemilu

Nasional
Perludem: Pembahasan RUU Pemilu Relevan dan Penting Dilakukan

Perludem: Pembahasan RUU Pemilu Relevan dan Penting Dilakukan

Titi menjelaskan, disatukannya naskah RUU pemilu dan pilkada sangat penting dilakukan guna mengatasi pengaturan yang bermakna ganda dan sulit dipahami
Nasional
Fraksi Nasdem: Penyatuan Pilkada dan Pemilu Nasional Berisiko Ganggu Stabilitas Politik dan Sosial

Fraksi Nasdem: Penyatuan Pilkada dan Pemilu Nasional Berisiko Ganggu Stabilitas Politik dan Sosial

Ketua Fraksi Nasdem Ahmad Ali pun mendukung agar pilkada dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023.
Nasional
Fahri Hamzah: Seharusnya Peraturan tentang Pemilu Tidak Sering Berubah

Fahri Hamzah: Seharusnya Peraturan tentang Pemilu Tidak Sering Berubah

Fahri berpendapat, peraturan-peraturan mengenai pemilu semestinya tidak sering diubah-ubah karena dinilai dapat mengganggu stabilitas demokrasi.
Nasional
Hanura Anggap Rencana Kenaikan Ambang Batas Parlemen dalam RUU Pemilu Korupsi Suara Rakyat

Hanura Anggap Rencana Kenaikan Ambang Batas Parlemen dalam RUU Pemilu Korupsi Suara Rakyat

Pasek mengatakan, partai-partai besar di DPR mestinya percaya diri dalam menghadapi setiap kontestasi Pemilu tanpa harus mengubah aturan UU.
Nasional
PKS Usul Ambang Batas Pencalonan Presiden Diturunkan Jadi 10 Persen

PKS Usul Ambang Batas Pencalonan Presiden Diturunkan Jadi 10 Persen

Di dalam Pasal 187 ayat (1) draf RUU Pemilu, presidential threshold yang diatur sebesar 25 persen kursi DPR atau 20 persen suara sah.

All News

Jika RUU Pemilu Tetap Dibahas, Berkarya Minta Pasal-pasal yang Mengebiri Partai Kecil Dihapus

Nasional

Anggota F-PAN Usul DPR Fokus Tangani Pandemi Ketimbang Bahas Revisi UU Pemilu

Nasional

Eks Komisioner KPU: Jika Presidential Threshold Ditambah, Masyarakat akan Kesulitan Cari Pemimpin Baru

Nasional

PSI Sebut Rencana Kenaikan Parliamentary Threshold Bunuh Demokrasi

Nasional

Jika Pilkada dan Pilpres Tetap 2024, Pemerintah Disarankan Perpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah

Nasional

Perludem Kritik KPU soal Revisi UU Pemilu: Seolah-olah Membeo

Nasional

Prolegnas 2021 Tak Kunjung Disahkan, Baleg: Kami Tunggu Pimpinan Agendakan Rapat Paripurna

Nasional

Akui Beban Berat jika Pilkada 2024, KPU Usulkan Penyelenggaraan Pemilu Dipisah

Nasional

Soal Revisi UU Pemilu, Pimpinan Komisi II DPR: Kita Tersandera dengan Isu Keserentakan Pilkada

Nasional

Soal Perubahan Sikap Nasdem dan Golkar Terkait Revisi UU Pemilu, Demokrat: Semoga untuk Perbaikan Kualitas

Nasional

Nasdem dan Golkar Berubah Sikap, PKS Tegaskan Dukung Revisi UU Pemilu

Nasional

Burhanuddin: Kalau Pilkada Ditunda yang Dirugikan Rakyat dan KPU

Nasional

Azis Syamsuddin Sebut Revisi UU Pemilu Penting Guna Perkuat Kualitas Demokrasi

Nasional

Pimpinan DPR Sebut Wewenang Penarikan Pembahasan RUU Pemilu Ada di Baleg

Nasional

Golkar Tarik Dukungan atas Revisi UU Pemilu, Setuju Pilkada Serentak 2024

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.