Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta agar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat serius dalam membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
Menjelang pergantian anggota DPR menuju periode 2014-2019 pada 30 September mendatang, ternyata masih banyak pekerjaan rumah yang belum dituntaskan para anggota Dewan sebelumnya. Salah satunya penyelesaian pembahasan RUU KUHP/KUHAP.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk membuktikan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi jika dia sudah resmi menjabat.
Dengan sisa waktu menjabat 1,5 bulan, Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan memaksakan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.