Ketua DPP APERSI Anton R. Santoso menyatakan bahwa pasokan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah akan mengalami kekosongan. Masyarakat bawah semakin susah punya rumah.
Rumah bersubsidi, baik tapak maupun hunian vertikal ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, jika sudah memiliki penghidupan sejahtera, mereka berhak menentukan tempat tinggal lebih baik.
Dirut BLU Kemenpera Budi Hartono mengungkapkan bahwa bank sudah mencatat penyaluran FLPP untuk 30.000 unit rumah. Kemenpera optimistis, target 57.792 unit dengan nilai mencapai Rp4,5 triliun tercapai.
Tahun depan pemerintah akan menyetop subsidi untuk rumah tapak akan dihentikan. Namun, rumah murah tersebut akan tetap bebas PPN selama masih di bawah pengaturan harga jual yang diatur dalam PMK.
Pemerintah harus segera membentuk badan pelaksana yang bertugas menyediakan bank tanah. Hal tersebut mendesak dilakukan agar program pembangunan perumahan rakyat bisa lebih masif.