hasil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat penghasilannya.

Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang tidak mengakomodasi kepemilikan bangunan komersial.

"Kalau enggak keluar sertifikat, PBB-nya kan enggak keluar juga. Itu padahal PAD semua," ujar dia di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/7/2015).

"Pemprov DKI harus me-judicial review UU itu. Selama ini Pemprov DKI selalu mengeluarkan izin untuk membuat kawasan superblok seperti apartemen, kantor, hotel, mall, supaya mengurai kemacetan. Pak gubernur selalu tanda tangan. Tapi yang bangunan office ma

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Syaefullah akan mencarikan solusi agar korban kebakaran di Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jumat (6/5/2015), dapat bertempat tinggal di lokasi tersebut.