Depresiasi rupiah terhadap dollar AS jelas sangat berpengaruh pada sektor properti. Tak terkecuali berimbas pada pembangunan perumahan bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pencairan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi pada kuartal pertama 2014, tercatat hanya 6,48 persen dari Rp 4,50 triliun total dana yang ditargetkan selama 2014 dan sisa dana yang belum terserap pada 2013.
Pemerintah harus segera membentuk badan pelaksana yang bertugas menyediakan bank tanah. Hal tersebut mendesak dilakukan agar program pembangunan perumahan rakyat bisa lebih masif.
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengungkapkan, omong kosong jika ada pengembang yang mengelak menyediakan hunian berimbang lantaran harga tanah di kota itu mahal. Menurutnya, komponen harga tanah tidak signifikan.