Dalam RKUHP, menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan masyarakat dapat dikenakan hukuman pidana.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) selama tiga tahun.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP memberikan surat terbuka untuk Presiden RI dan DPR terkait naskah terbaru RKUHP yang harus terbuka kepada masyarakat.

Tuntutan Aliansi Mahasiswa Reformasi RKUHP saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Selasa (28/6/2022).

Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti Albert Aries menilai unsur pidana yang didakwa terhadap Richard Eliezer dapat dihapuskan.