Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Rkuhp

Soal Draf RKUHP, Pemerintah dan DPR Belum Bahas Sejak Batal Disahkan pada 2019
Soal Draf RKUHP, Pemerintah dan DPR Belum Bahas Sejak Batal Disahkan pada 2019
"Yang ada dan beredar itu tidak bisa disebut draf baru RKUHP." Apa kabar pembahasan RKUHP?
Nasional
Media Asing Soroti RKUHP, Sektor Bisnis Sebut Investor Pikir-pikir Masuk Indonesia
Media Asing Soroti RKUHP, Sektor Bisnis Sebut Investor Pikir-pikir Masuk Indonesia
Perwakilan dari sektor bisnis menilai RKUHP mengirim sinyal yang salah mengenai citra Indonesia sebagai tujuan liburan dan investasi.
Global
Komnas Perempuan Apresiasi Draf RKUHP yang Dinilai Sinkron dan Teguhkan UU TPKS
Komnas Perempuan Apresiasi Draf RKUHP yang Dinilai Sinkron dan Teguhkan UU TPKS
Anggota Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan, ada beberapa poin sinkronisasi yang diapresiasi dalam pembahasan RKUHP 24 November 2022.
Nasional
Pemerintah Bakal Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dari UU ITE
Pemerintah Bakal Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dari UU ITE
Pasal 27 dan 28 UU ITE kerap dikritik karena sering digunakan untuk melakukan penangkapan dan penahanan oleh penegak hukum.
Internet
Larangan Menghina Pemerintah dan Lembaga Negara di RKUHP Hanya Mencakup 6 Institusi
Larangan Menghina Pemerintah dan Lembaga Negara di RKUHP Hanya Mencakup 6 Institusi
Pemerintah menyatakan pasal penghinaan pemerintah dan lembaga negara dalam RKUHP hanya berlaku buat 6 institusi.
Nasional

All News

Pemerintah Bedakan Kritik dan Menghina Presiden di RKUHP, Jamin Tak Ada Salah Paham

Pemerintah Bedakan Kritik dan Menghina Presiden di RKUHP, Jamin Tak Ada Salah Paham

Nasional
Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Nasional
RKUHP Atur Hukuman Mati sebagai Alternatif dengan Percobaan

RKUHP Atur Hukuman Mati sebagai Alternatif dengan Percobaan

Nasional
RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE, Wamenkumham: Agar Tak Terjadi Disparitas

RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE, Wamenkumham: Agar Tak Terjadi Disparitas

Nasional
Pemerintah Ungkap Alasan Hapus Pasal Penggelandangan dan Unggas Rusak Pekarangan di RKUHP

Pemerintah Ungkap Alasan Hapus Pasal Penggelandangan dan Unggas Rusak Pekarangan di RKUHP

Nasional
Pasal Kohabitasi di RKUHP Dipertahankan, Wamenkumham Sebut Ada

Pasal Kohabitasi di RKUHP Dipertahankan, Wamenkumham Sebut Ada "Win-win Solution"

Nasional
Wamenkumham Sebut RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Wamenkumham Sebut RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Nasional
Polisi Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Jakarta, Wamenkumham: Saya Tidak Tanggapi soal Represi

Polisi Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Jakarta, Wamenkumham: Saya Tidak Tanggapi soal Represi

Nasional
LBH Jakarta Sayangkan Sikap Respresif Polisi dalam Aksi Tolak RUKHP di Bundaran HI

LBH Jakarta Sayangkan Sikap Respresif Polisi dalam Aksi Tolak RUKHP di Bundaran HI

Megapolitan
Aksi Tolak RKUHP di CFD Bundaran HI Dibubarkan Polisi, Spanduk Hampir Dirampas

Aksi Tolak RKUHP di CFD Bundaran HI Dibubarkan Polisi, Spanduk Hampir Dirampas

Megapolitan
Aksi Tolak RKUHP di

Aksi Tolak RKUHP di "Car Free Day" Bundaran HI Dibubarkan Polisi

Megapolitan
Menjaga Kehormatan Lembaga Negara di RKUHP

Menjaga Kehormatan Lembaga Negara di RKUHP

Nasional
Optimistis RKUHP Tak Timbulkan Polemik, Pimpinan DPR: Kalau Disosialisasikan, Masyarakat Bisa Terima

Optimistis RKUHP Tak Timbulkan Polemik, Pimpinan DPR: Kalau Disosialisasikan, Masyarakat Bisa Terima

Nasional
DPR Berniat Sahkan RKUHP dalam Waktu Dekat

DPR Berniat Sahkan RKUHP dalam Waktu Dekat

Nasional
RKUHP: Jika Diadukan, Seks di Luar Nikah Dipenjara 1 Tahun, Kumpul Kebo 6 Bulan

RKUHP: Jika Diadukan, Seks di Luar Nikah Dipenjara 1 Tahun, Kumpul Kebo 6 Bulan

Nasional
Eksistensi Pasal Penodaan Agama dan Problematikanya

Eksistensi Pasal Penodaan Agama dan Problematikanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads