Tioria mencontohkan, soal tidak adanya penjelasan dalam definisi sistematis dan meluas terkait konteks kejahatan kemanusiaan dalam UU 26/2000.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa (6/12/2022). Namun begitu, koalisi masyarakat sipil menilai ada 12 aturan bermasalah dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru.

14 pasal dalam RKUHP akan kembali didiskusikan secara masif dan menyerap masukan dari masyarakat sipil

Pemerintah tidak jadi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Masa Sidang V DPR tahun 2021-2022