Langganan Kompas.id
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Revisi

Pemerintah Ubah Format Kelembagaan Penataan Kawasan Jabodetabek-Punjur
Pemerintah Ubah Format Kelembagaan Penataan Kawasan Jabodetabek-Punjur
Ketua Tim Penataan Kawasan Jabodetabek-Punjur dipimpin oleh Menteri ATR/BPN.
Kawasan Terpadu
12/06/2020, 18:03 WIB
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet
Panja menyampaikan bahwa terdapat tiga materi muatan dalam RUU Kementerian Negara.
Nasional
16/05/2024, 12:56 WIB
02:55
Ketua MKMK Sebut Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Hakim Konstitusi
Ketua MKMK Sebut Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Hakim Konstitusi

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna...

video
16/05/2024, 12:43 WIB
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara
Anggota DPR Fraksi PKS Ansory Siregar menolak usulan agar presiden bisa bebas menentukan jumlah kementerian dalam revisi UU 39/2008.
Nasional
15/05/2024, 22:37 WIB
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran
"Cukup kuat dugaan (revisi UU Penyiaran) sebagai bentuk perusakan demokrasi, menjaga agar kekuasaan yang sewenang dan korup bebas dari pemberitaan."
Nasional
15/05/2024, 20:50 WIB

All News

Soal Revisi UU MK, Disebut

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
15/05/2024, 20:03 WIB
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
15/05/2024, 18:40 WIB
02:11
Draf RUU Kementerian Negara: Angka 34 Dihapus, Jumlah Menteri Diserahkan ke Presiden

Draf RUU Kementerian Negara: Angka 34 Dihapus, Jumlah Menteri Diserahkan ke Presiden

video
15/05/2024, 18:00 WIB

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
15/05/2024, 17:51 WIB
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
15/05/2024, 17:29 WIB
02:16
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Ya, Tidak Apa-apa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Ya, Tidak Apa-apa

video
15/05/2024, 17:00 WIB
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
15/05/2024, 16:47 WIB
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
15/05/2024, 16:41 WIB
Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Nasional
15/05/2024, 15:54 WIB
02:17
Siasat DPR Kecoh Publik, Rapat Diam-diam Revisi UU MK

Siasat DPR Kecoh Publik, Rapat Diam-diam Revisi UU MK

video
15/05/2024, 15:22 WIB
DPR Dianggap Hendak

DPR Dianggap Hendak "Setir" MK lewat Revisi UU

Nasional
15/05/2024, 14:42 WIB
03:52
Mahfud MD Ungkap Alasan Menolak Revisi UU Mahkamah Konstitusi

Mahfud MD Ungkap Alasan Menolak Revisi UU Mahkamah Konstitusi

video
15/05/2024, 14:37 WIB
Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap "Kucing-kucingan"

Nasional
15/05/2024, 14:35 WIB
03:01
Kontroversi Revisi UU Mahkamah Konstitusi

Kontroversi Revisi UU Mahkamah Konstitusi

video
15/05/2024, 13:22 WIB
Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

Nasional
15/05/2024, 12:49 WIB
Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Nasional
15/05/2024, 12:17 WIB
1
2
3
4
5
Last ›
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Penghargaan dan sertifikat:
WOW Brand Indonesia 2019
Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News
International Fact-Checking Network
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan Email
Kanal
Network

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.