Publik dapat mengakses anggaran untuk kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal DPR di bawah pengawasan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).
Pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh aparat penegak hukum harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. Hal itu kembali diatur dalam Revisi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Pemerintah Negara Bagian Ibukota Australia (ACT), Canberra, terpaksa mengubah beberapa kalimat dalam rancangan undang-undang (RUU) pernikahan sesama jenis agar bisa tetap bertahan saat digugat pemerintah federal ke Mahkamah Agung.