Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
#Revisi
Revisi perlu dilakukan karena banyaknya orang yang menjadi korban pasal karet dalam UU tersebut.
Nasional
02/08/2019, 18:25 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berhati-hati terkait rencana penerbitan revisi daftar negatif investasi (DNI).
Makro
13/11/2013, 12:22 WIB
Walau buruh melakukan demo dan mengadu ke berbagai pihak, Basuki memastikan Jokowi tidak akan merevisi UMP DKI 2014.
Megapolitan
12/11/2013, 11:31 WIB
Buruh meminta mengadu kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan agar Gubernur DKI Jakarta merevisi besaran UMP.
Megapolitan
12/11/2013, 08:21 WIB
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa membantah jika pemerintah disebut berpihak kepada asing.
Makro
11/11/2013, 18:53 WIB
All News
