Revisi UU MD3, menurut Refly, harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan DPD dan Pemerintah.

Berdasarkan data Information and Communication Technology (ICT) Watch, mereka yang terjerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia, lebih disebabkan "curhatan" di dunia maya. Karena banyaknya korban UU ITE, ICT dan beberapa el

Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Victor Laiskodat menyatakan, pihaknya menolak penyelesaian konflik di DPR melalui revisi Tata Tertib DPR dan Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dengan merevisi UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Koalisi Indonesia Hebat ingin mengubah komposisi alat kelengkapan Dewan dan menghapus hak menyatakan pendapat (HMP).

Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih akan kembali bertemu untuk mengakhiri konflik di DPR yang sudah terjadi selama satu bulan, Rabu (12/11/2014).