PT Transjakarta bakal mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Antonius NS Kosasih mengaku telah mendapat arahan dari Gubernur Basuki.
Menurut DPR, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly pernah menyampaikan usulan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang persyaratan pemberian remisi.
Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tidak tergesa merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi terpidana kasus pidana luar biasa.
Selain revisi UU Antiteror, lanjut Saud, dapat juga dengan merevisi Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat. Poin yang direvisi adalah soal organisasi masyarakat yang harus terdaftar oleh Kementerian Dalam Negeri.