Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Revisi

Daimler Tunggu Revisi PP 55 Tahun 2012 Soal GVW Bus Listrik
Daimler Tunggu Revisi PP 55 Tahun 2012 Soal GVW Bus Listrik
Bus listrik membawa baterai yang bebannya cukup berat, sehingga perlu dilakukan adanya revisi pada GVW pada PP 55 Tahun 2012.
Niaga
Wakil Ketua DPR Akui Revisi UU Polri-TNI Perluasan Wewenang tetapi Terbatas
Wakil Ketua DPR Akui Revisi UU Polri-TNI Perluasan Wewenang tetapi Terbatas
Dasco mengatakan, revisi UU TNI dan UU Polri memberikan perluasan kewenangan kepada institusi tetapi juga membatasinya.
Nasional
Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri
Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri
"Kami tentu sangat kritis untuk itu," kata Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Pacul soal revisi UU Polri
Nasional
Mendag Ogah Revisi Permendag 8/2024, Asosiasi Pertekstilan: UU Pemilu Saja Bisa Diganti...
Mendag Ogah Revisi Permendag 8/2024, Asosiasi Pertekstilan: UU Pemilu Saja Bisa Diganti...
API menyatakan, revisi Permendag 8/2024 sangat mungkin dilakukan selama untuk melindungi industri dalam negeri.
Whats New
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan
Pemerintah dan DPR diminta fokus merampungkan UU Tugas Perbantuan, reformasi sistem peradilan militer, sampai evaluasi penyimpangan tugas pokok TNI.
Nasional

All News

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
Kritik RUU Polri soal Polisi Bisa Awasi Penyidik KPK, Alex: Jangan Dibolak-balik

Kritik RUU Polri soal Polisi Bisa Awasi Penyidik KPK, Alex: Jangan Dibolak-balik

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: 47,7 Persen Pendukung Prabowo-Gibran Anggap Penambahan Kementerian untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Survei Litbang “Kompas”: 47,7 Persen Pendukung Prabowo-Gibran Anggap Penambahan Kementerian untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Survei Litbang

Survei Litbang "Kompas": 42,3 Persen Publik Setuju Jumlah Kementerian Tetap 34

Nasional
Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Nasional
Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Nasional
Revisi UU TNI-Polri, PDI-P Ingatkan soal Dwifungsi ABRI

Revisi UU TNI-Polri, PDI-P Ingatkan soal Dwifungsi ABRI

Nasional
Diksi

Diksi "Ancaman Keamanan" dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Nasional
02:00
Revisi UU Polri Ubah Usia Pensiun Anggota Polri, Perwira Bisa sampai 60 Tahun!

Revisi UU Polri Ubah Usia Pensiun Anggota Polri, Perwira Bisa sampai 60 Tahun!

video
02:02
Revisi UU Polri, Perpanjangan Usia Jenderal Polisi Ditetapkan Keputusan Presiden

Revisi UU Polri, Perpanjangan Usia Jenderal Polisi Ditetapkan Keputusan Presiden

video
02:48
Revisi UU Polri, Wewenang Polisi Diperluas, Punya Hak Spionase hingga Sabotase

Revisi UU Polri, Wewenang Polisi Diperluas, Punya Hak Spionase hingga Sabotase

video
04:25
Respons Polri soal Poin Draf RUU yang Bisa Batasi-Blokir Akses Internet Publik

Respons Polri soal Poin Draf RUU yang Bisa Batasi-Blokir Akses Internet Publik

video
04:26
4 Poin Draf Revisi UU TNI yang Jadi Sorotan, Tentara Bisa Duduki Jabatan Sipil dan Usia Pensiun

4 Poin Draf Revisi UU TNI yang Jadi Sorotan, Tentara Bisa Duduki Jabatan Sipil dan Usia Pensiun

video
Respons Polri soal Kewenangan Batasi-Blokir Akses Internet Publik dalam Revisi UU

Respons Polri soal Kewenangan Batasi-Blokir Akses Internet Publik dalam Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads