Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Revisi Uu Ppp

Revisi UU PPP Dikhawatirkan Jadi Alat Melegitimasi UU Cipta Kerja
Revisi UU PPP Dikhawatirkan Jadi Alat Melegitimasi UU Cipta Kerja
"Secara substansi, revisi UU PPP kontraproduktif dengan upaya menyelesaikan permasalahan tata kelola perundang-undangan di Indonesia,"
Nasional
Ini Alasan Fraksi PKS Tolak Revisi UU PPP Diparipurnakan
Ini Alasan Fraksi PKS Tolak Revisi UU PPP Diparipurnakan
Fraksi PKS mengingatkan agar DPR menjalankan fungsi legislasi dengan lebih cermat dan hati-hati.
Nasional
Baleg Setujui Revisi UU PPP Dibawa ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS yang Menolak
Baleg Setujui Revisi UU PPP Dibawa ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS yang Menolak
Supratman mengatakan, ada delapan fraksi yang menyetujui RUU PPP dibawa ke rapat paripurna.
Nasional
Baleg Buka Peluang Revisi UU PPP Dibawa ke Rapat Pleno Besok
Baleg Buka Peluang Revisi UU PPP Dibawa ke Rapat Pleno Besok
Baleg menjadwalkan rapat panitia kerja (panja) pada Senin (11/4/2022) malam ini untuk menuntaskan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).
Nasional
Revisi UU PPP Dimulai, Prosesnya Ditargetkan Kelar Sepekan
Revisi UU PPP Dimulai, Prosesnya Ditargetkan Kelar Sepekan
Salah satu subtsansi yang akan masuk dalam revisi UU PPP adalah ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan metode omnibus
Nasional

All News

Ini 15 Substansi Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Ini 15 Substansi Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Nasional
Baleg Targetkan Revisi UU PPP Rampung dalam Sepekan

Baleg Targetkan Revisi UU PPP Rampung dalam Sepekan

Nasional
Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dimulai, Akan Jadi Dasar Perbaikan UU Cipta Kerja

Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dimulai, Akan Jadi Dasar Perbaikan UU Cipta Kerja

Nasional
Tanggapi KPK, Yasonna Sebut RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi UU PPP dan Cipta Kerja

Tanggapi KPK, Yasonna Sebut RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi UU PPP dan Cipta Kerja

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Siap Akomodasi Metode Omnibus Law di UU Cipta Kerja

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Siap Akomodasi Metode Omnibus Law di UU Cipta Kerja

Nasional
Fraksi PKS Menolak Revisi UU PPP, Minta Tak Ada 'Penumpang Gelap' pada Metode Omnibus

Fraksi PKS Menolak Revisi UU PPP, Minta Tak Ada 'Penumpang Gelap' pada Metode Omnibus

Nasional
Baleg Setujui Revisi UU PPP, Akomodasi Metode Omnibus pada Pembentukan Undang-Undang

Baleg Setujui Revisi UU PPP, Akomodasi Metode Omnibus pada Pembentukan Undang-Undang

Nasional
DPR-Pemerintah Akan Rapat Bahas Revisi UU PPP pada 6 Desember

DPR-Pemerintah Akan Rapat Bahas Revisi UU PPP pada 6 Desember

Nasional
DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

Nasional
Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Revisi UU PPP Disahkan, RUU Tertunda Bisa Dibahas Periode Berikutnya

Revisi UU PPP Disahkan, RUU Tertunda Bisa Dibahas Periode Berikutnya

Nasional
01:24
Hari Ini, Buruh Akan Demo di DPR

Hari Ini, Buruh Akan Demo di DPR

video
02:12
Partai Buruh Resmi Gugat UU PPP ke MK

Partai Buruh Resmi Gugat UU PPP ke MK

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads