Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Revisi Uu Pilkada

Golkar Ingin Tetap Revisi UU Pilkada meski Sudah Ada Putusan MK
Golkar Ingin Tetap Revisi UU Pilkada meski Sudah Ada Putusan MK
Partai Golkar bersikukuh hendak merevisi UU Pilkada meski sudah ada putusan MK yang menolak dipercepatnya jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Nasional
Rapat Paripurna Setujui Revisi UU Pilkada Jadi Usul Inisiatif DPR
Rapat Paripurna Setujui Revisi UU Pilkada Jadi Usul Inisiatif DPR
Revisi UU Pilkada dilakukan dalam rangka mempercepat penyelenggaraan Pilkada yang semula November 2024 menjadi September 2024.
Nasional
Pemerintah Bantah Revisi Terbatas UU Pilkada untuk Amankan Pihak Tertentu
Pemerintah Bantah Revisi Terbatas UU Pilkada untuk Amankan Pihak Tertentu
Menurut Budi, opsi revisi dipuluh justru untuk menghindari pandangan negatif dari berbagai pihak.
Nasional
Cak Imin Usulkan Revisi UU Pilkada, Minta Pemilihan Gubernur Dihapus
Cak Imin Usulkan Revisi UU Pilkada, Minta Pemilihan Gubernur Dihapus
Menurut dia, kontestasi pilgub menimbulkan banyak perpecahan di masyarakat seperti yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta 2017.
Nasional
Mendagri: Pilkada Tetap Dilaksanakan 2024, Revisi UU Pilkada Dilakukan Setelahnya
Mendagri: Pilkada Tetap Dilaksanakan 2024, Revisi UU Pilkada Dilakukan Setelahnya
Ia menuturkan, saat UU Pilkada disahkan pada 2016 lalu, tidak ada penolakan dari fraksi-fraksi di DPR untuk melaksanakan pilkada pada 2024.
Nasional

All News

PSI Berharap DPR Revisi UU Pilkada, Turunkan Batas Usia Minimal Calon Kepala Daerah

PSI Berharap DPR Revisi UU Pilkada, Turunkan Batas Usia Minimal Calon Kepala Daerah

Nasional
Dukung Revisi UU Pilkada dan Pemilu, Bawaslu Serahkan Daftar Persoalan ke DPR

Dukung Revisi UU Pilkada dan Pemilu, Bawaslu Serahkan Daftar Persoalan ke DPR

Nasional
Kemendagri Nilai Revisi UU Pilkada Harus Bersamaan dengan UU Pemilu

Kemendagri Nilai Revisi UU Pilkada Harus Bersamaan dengan UU Pemilu

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Nasional
Komisi II DPR Sebut Tak Ada Waktu Lagi untuk Revisi UU Pilkada

Komisi II DPR Sebut Tak Ada Waktu Lagi untuk Revisi UU Pilkada

Nasional
Perludem Sarankan Revisi UU Pilkada Terbatas untuk Atur Pencalonan Eks Koruptor

Perludem Sarankan Revisi UU Pilkada Terbatas untuk Atur Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
KPU Minta Revisi UU Pilkada Tak Dilakukan Saat Tahapan Sudah Dimulai

KPU Minta Revisi UU Pilkada Tak Dilakukan Saat Tahapan Sudah Dimulai

Nasional
Untuk Ganti Calon Kepala Daerah, Demokrat Anggap Pemerintah Lebih Baik Revisi UU Pilkada

Untuk Ganti Calon Kepala Daerah, Demokrat Anggap Pemerintah Lebih Baik Revisi UU Pilkada

Nasional
Fadli Zon Klaim Revisi UU Pilkada Bukan Untuk Memperberat Calon Perseorangan

Fadli Zon Klaim Revisi UU Pilkada Bukan Untuk Memperberat Calon Perseorangan

Nasional
Alasan

Alasan "Teman Ahok" dan Gerakan Calon Independen Gugat Revisi UU Pilkada

Megapolitan
Revisi UU Pilkada Baru Disahkan DPR,

Revisi UU Pilkada Baru Disahkan DPR, "Teman Ahok" Langsung Gugat ke MK

Megapolitan
Anggota Komisi II DPR Minta Pemerintah Segera Sahkan Revisi UU Pilkada

Anggota Komisi II DPR Minta Pemerintah Segera Sahkan Revisi UU Pilkada

Nasional
Peneliti Perludem: Harmonisasi Revisi UU Pilkada Lambat

Peneliti Perludem: Harmonisasi Revisi UU Pilkada Lambat

Nasional
KPUD DKI: Revisi UU Pilkada Contoh Kemunduran Independensi KPU

KPUD DKI: Revisi UU Pilkada Contoh Kemunduran Independensi KPU

Megapolitan
KPUD: Dukungan Pemilih Pemula untuk Ahok Tak Gugur karena Revisi UU Pilkada

KPUD: Dukungan Pemilih Pemula untuk Ahok Tak Gugur karena Revisi UU Pilkada

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads