Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
#Revisi Ump Dki
Ancaman sanksi untuk pengusaha tersebut tertulis dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1.517 Tahun 2021 tentang UMP Jakarta 2022.
Megapolitan
28/12/2021, 18:06 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menyebut kebijakan revisi UMP hanya membuat gaduh karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
video
2021-12-21 19:54:45
All News
