Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Revisi Uu

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"
Dalam laporannya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR M Nurdin menyebutkan, revisi UU PPP mencantumkan 19 poin perubahan.
Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden
Yusril sebut UU Kementerian Negara bisa direvisi pemerintahan Jokowi dan DPR. Dia juga sebut Prabowo bisa terbitkan Perppu usai dilantik jadi Presiden
Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang sebut UU Kementerian Negara perlu direvisi jika pemerintahan Prabowo-Gibran ingin menambah kementerian
Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU
"Sebagai sebuah usulan sah-sah saja. Tapi harus direvisi dulu UU Kementerian Negara," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi
Nasional
Beberkan Usulan Pemisahan UU MD3, Bamsoet: Pimpinan MPR dan DPR Akan Bertemu
Beberkan Usulan Pemisahan UU MD3, Bamsoet: Pimpinan MPR dan DPR Akan Bertemu
Ketua MPR RI Bamsoet sebut Pimpinan MPR dan DPR bakal bertemu untuk bahas usulan pemisahan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang sebelumnya UU MD3
Nasional

All News

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
02:01
Revisi UU Penyiaran dan Niat KPI Awasi Netflix

Revisi UU Penyiaran dan Niat KPI Awasi Netflix

video
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Revisi UU Penyiaran, KPI Bisa Awasi Konten Netflix dan Layanan Sejenis

Revisi UU Penyiaran, KPI Bisa Awasi Konten Netflix dan Layanan Sejenis

e-Business
Revisi UU Penyiaran Digodok, Platform Digital Akan Diawasi KPI

Revisi UU Penyiaran Digodok, Platform Digital Akan Diawasi KPI

Internet
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
02:18
Revisi UU MD3 Jadi Prioritas, Diutak-atik demi Kursi Ketua DPR?

Revisi UU MD3 Jadi Prioritas, Diutak-atik demi Kursi Ketua DPR?

video
02:32
Hasto Sebut Puan Akan Jadi Ketua DPR Selanjutnya Sesuai Arahan Megawati

Hasto Sebut Puan Akan Jadi Ketua DPR Selanjutnya Sesuai Arahan Megawati

video
Hasto Sebut Puan Akan Jadi Ketua DPR Selanjutnya Sesuai Arahan Megawati

Hasto Sebut Puan Akan Jadi Ketua DPR Selanjutnya Sesuai Arahan Megawati

Nasional
Bantah Berebut Kursi Ketua DPR dengan PDI-P, Airlangga: Kami Tidak Mengincar Jabatan

Bantah Berebut Kursi Ketua DPR dengan PDI-P, Airlangga: Kami Tidak Mengincar Jabatan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi Parlemen Usai Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas

Sikap Fraksi-fraksi Parlemen Usai Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
Setelah Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas, PDI-P Ingatkan Potensi Gaduh, Gerindra Belum Bersikap

Setelah Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas, PDI-P Ingatkan Potensi Gaduh, Gerindra Belum Bersikap

Nasional
Bagi Demokrat, Revisi UU MD3 Bukan Satu-satunya Jalan Prabowo Konsolidasikan Parlemen

Bagi Demokrat, Revisi UU MD3 Bukan Satu-satunya Jalan Prabowo Konsolidasikan Parlemen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads