Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Revisi Uu

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"
Dalam laporannya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR M Nurdin menyebutkan, revisi UU PPP mencantumkan 19 poin perubahan.
Nasional
Fahri Hamzah: Draf Sudah Rampung, Revisi UU Pilkada Tak Ganggu Tahapan
Fahri Hamzah: Draf Sudah Rampung, Revisi UU Pilkada Tak Ganggu Tahapan
Menurut dia, revisi undang-undang yang belum pernah digunakan itu tak akan memakan waktu lama, sehingga dia menjamin pelaksanaan pilkada serentak tak akan terganggu.
Nasional
Mendagri Tak Percaya Revisi UU Pilkada Akan Selesai Tepat Waktu
Mendagri Tak Percaya Revisi UU Pilkada Akan Selesai Tepat Waktu
Tjahjo yakin, meski disebutkan hanya revisi terbatas, pembahasan di parlemen nantinya akan berkembang ke banyak isu.
Nasional
Temui Presiden Jokowi, DPR Ajukan Revisi UU Pilkada
Temui Presiden Jokowi, DPR Ajukan Revisi UU Pilkada
Pimpinan Komisi II dan pimpinan DPR bertemu Presiden Joko Widodo di kantor presiden, Senin siang, untuk mengajukan usulan revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Nasional
DPP PPP versi Romahurmuziy Siapkan Sanksi bagi yang Mendukung Revisi UU Pilkada
DPP PPP versi Romahurmuziy Siapkan Sanksi bagi yang Mendukung Revisi UU Pilkada
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan versi Muuktamar Surabaya memerintahkan kepada anggota fraksi PPP untuk menolak rencana revisi UU Pilkada.
Nasional

All News

Pimpinan DPR Akan Yakinkan Presiden soal Revisi UU Pilkada

Pimpinan DPR Akan Yakinkan Presiden soal Revisi UU Pilkada

Nasional
Revisi UU Pilkada dan Parpol Dicurigai untuk Gagalkan Pilkada Serentak

Revisi UU Pilkada dan Parpol Dicurigai untuk Gagalkan Pilkada Serentak

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Presiden Setuju Bahas Revisi UU Pilkada

Pimpinan DPR Klaim Presiden Setuju Bahas Revisi UU Pilkada

Nasional
PDI-P Tak Setuju Wacana Revisi UU Pilkada

PDI-P Tak Setuju Wacana Revisi UU Pilkada

Nasional
 Revisi UU Pilkada Tergantung Presiden

Revisi UU Pilkada Tergantung Presiden

Nasional
Ketua Komisi II: Tak Ada yang Diuntungkan dari Revisi UU Pilkada

Ketua Komisi II: Tak Ada yang Diuntungkan dari Revisi UU Pilkada

Nasional
Mendagri Akan Bicarakan Revisi UU Pilkada-UU Parpol ke Presiden

Mendagri Akan Bicarakan Revisi UU Pilkada-UU Parpol ke Presiden

Nasional
Mendagri Anggap Waktu Revisi UU Pilkada Tidak Tepat

Mendagri Anggap Waktu Revisi UU Pilkada Tidak Tepat

Nasional
Agung Laksono: Revisi UU Parpol dan UU Pilkada untuk Kepentingan Kelompok Tertentu

Agung Laksono: Revisi UU Parpol dan UU Pilkada untuk Kepentingan Kelompok Tertentu

Nasional
Mendagri Khawatir Revisi UU Pilkada dan Parpol Akan Ganggu Tahapan Pilkada Serentak

Mendagri Khawatir Revisi UU Pilkada dan Parpol Akan Ganggu Tahapan Pilkada Serentak

Nasional
Politisi Golkar Harap Revisi UU Pilkada Disetujui Pemerintah, seperti Sepakati Perppu

Politisi Golkar Harap Revisi UU Pilkada Disetujui Pemerintah, seperti Sepakati Perppu

Nasional
Wakil Ketua DPR Usulkan Rencana Revisi UU Dibahas dalam Rapat dengan Presiden

Wakil Ketua DPR Usulkan Rencana Revisi UU Dibahas dalam Rapat dengan Presiden

Nasional
Revisi UU Pilkada dan UU Parpol Akan Jadi Bahan Tertawaan Rakyat

Revisi UU Pilkada dan UU Parpol Akan Jadi Bahan Tertawaan Rakyat

Nasional
PPP Kubu Romy: Revisi UU Pilkada dan UU Parpol Akan Jadi Tertawaan Rakyat

PPP Kubu Romy: Revisi UU Pilkada dan UU Parpol Akan Jadi Tertawaan Rakyat

Nasional
Wiranto: Tak Masalah Revisi UU Pilkada, asal Rasional

Wiranto: Tak Masalah Revisi UU Pilkada, asal Rasional

Nasional
Fadli Zon Klaim Semua Fraksi Setuju DPR Revisi UU Pilkada-UU Parpol

Fadli Zon Klaim Semua Fraksi Setuju DPR Revisi UU Pilkada-UU Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads