Pengamat politik Populi Center Nico Harjanto meminta Presiden Joko Widodo lebih tegas terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Fraksi Partai Hanura menolak usulan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahunnya. Hanura akan mengusulkan revisi Pasal 80 Huruf J UU MD3 yang dinilai menjadi dasar hukum dari adanya usulan pengadaan dana aspirasi.