Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Revisi Ump Dki

Wagub DKI: Waktu Rapat, Pengusaha Tak Keberatan UMP Jakarta Naik 5 Persen
Wagub DKI: Waktu Rapat, Pengusaha Tak Keberatan UMP Jakarta Naik 5 Persen
Riza Patria mengatakan, kenaikan UMP 5,1 persen diambil Pemprov DKI Jakarta agar semua pihak bisa menerima sebagai solusi terbaik.
Megapolitan
500 Buruh Gelar Aksi Demo di Balai Kota DKI Rabu Besok, Konvoi dari Pulogadung
500 Buruh Gelar Aksi Demo di Balai Kota DKI Rabu Besok, Konvoi dari Pulogadung
Buruh yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (20/7/2022).
Megapolitan
UMP Turun Jadi 4,5 Juta, Pengamat: Mau Tidak Pemprov DKI dan Pengusaha
UMP Turun Jadi 4,5 Juta, Pengamat: Mau Tidak Pemprov DKI dan Pengusaha "All Out" Redam Inflasi?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pengusaha dinilai harus all out (mati-matian) bagaimana caranya meredam inflasi.
Megapolitan
Anggota DPRD DKI Kritik Beda Sikap Anies ke Pemerintah Pusat Soal UMP dan PTM
Anggota DPRD DKI Kritik Beda Sikap Anies ke Pemerintah Pusat Soal UMP dan PTM
Anies dianggap berani menentang kebijakan pemerintah pusat ketika merevisi kenaikan UMP, tetapi enggan menentang SKB 4 Menteri soal PTM 100 persen.
Megapolitan
Menyoal Kenaikan 5,1 Persen UMP DKI Jakarta 2022
Menyoal Kenaikan 5,1 Persen UMP DKI Jakarta 2022
Revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan menuai polemik. Ada sejumlah masalah dalam penetapan UMP tersebut.
Megapolitan

All News

Gugat Anies ke PTUN, Apindo: Bukan Soal Besaran Kenaikan UMP, tetapi Regulasinya

Gugat Anies ke PTUN, Apindo: Bukan Soal Besaran Kenaikan UMP, tetapi Regulasinya

Megapolitan
Wagub DKI Minta Apindo Patuhi Keputusan Kenaikan UMP Jakarta 5,1 Persen

Wagub DKI Minta Apindo Patuhi Keputusan Kenaikan UMP Jakarta 5,1 Persen

Megapolitan
Imbas Kenaikan UMP DKI, Pemprov Pakai Anggaran Belanja Tak Terduga untuk Tombok Gaji PJLP

Imbas Kenaikan UMP DKI, Pemprov Pakai Anggaran Belanja Tak Terduga untuk Tombok Gaji PJLP

Megapolitan
Siapkan Gugatan ke Anies Baswedan, Pengusaha Terapkan Kenaikan UMP DKI 0,85 Persen

Siapkan Gugatan ke Anies Baswedan, Pengusaha Terapkan Kenaikan UMP DKI 0,85 Persen

Whats New
Revisi UMP DKI Jadi 5,1 Persen, Anies Akan Bayar Upah PJLP dengan Anggaran Belanja Tidak Terduga

Revisi UMP DKI Jadi 5,1 Persen, Anies Akan Bayar Upah PJLP dengan Anggaran Belanja Tidak Terduga

Megapolitan
Apindo Berencana Gugat Anies soal UMP Jakarta 2022 ke PTUN Pekan Ini

Apindo Berencana Gugat Anies soal UMP Jakarta 2022 ke PTUN Pekan Ini

Megapolitan
Apindo Segera Gugat Keputusan Anies Terkait Revisi UMP Jakarta 2022 ke PTUN

Apindo Segera Gugat Keputusan Anies Terkait Revisi UMP Jakarta 2022 ke PTUN

Megapolitan
KSPI Ancam Gelar Demo Besar-besaran di Kantor Apindo Jika Terus Tolak Kenaikan UMP Jakarta

KSPI Ancam Gelar Demo Besar-besaran di Kantor Apindo Jika Terus Tolak Kenaikan UMP Jakarta

Megapolitan
Said Iqbal: Tindak Pidana Maupun Perdata Pengusaha yang Tak Mau Jalankan Kepgub Anies soal UMP!

Said Iqbal: Tindak Pidana Maupun Perdata Pengusaha yang Tak Mau Jalankan Kepgub Anies soal UMP!

Megapolitan
Disnaker DKI: Tetap Ada Pembicaraan dengan Pengusaha Terkait Kenaikan UMP 5,1 Persen

Disnaker DKI: Tetap Ada Pembicaraan dengan Pengusaha Terkait Kenaikan UMP 5,1 Persen

Megapolitan
Belum Gugat ke PTUN, Apindo Masih Kaji Keputusan Anies Naikkan UMP Jakarta 5,1 Persen

Belum Gugat ke PTUN, Apindo Masih Kaji Keputusan Anies Naikkan UMP Jakarta 5,1 Persen

Megapolitan
Ironi Kenaikan UMP Jakarta, Anies Langgar PP Pengupahan tapi Bakal Sanksi Pengusaha Pelanggar Aturannya

Ironi Kenaikan UMP Jakarta, Anies Langgar PP Pengupahan tapi Bakal Sanksi Pengusaha Pelanggar Aturannya

Megapolitan
Saat Anies Langgar Aturan Pengupahan tapi Ancam Beri Sanksi Pengusaha...

Saat Anies Langgar Aturan Pengupahan tapi Ancam Beri Sanksi Pengusaha...

Megapolitan
Anies Naikkan UMP DKI, Anggota DPRD: Jangan Berpolitik Terhadap Buruh

Anies Naikkan UMP DKI, Anggota DPRD: Jangan Berpolitik Terhadap Buruh

Megapolitan
Anggota Dewan Sindir Kadisnaker dan Anies Terkait Penetapan UMP: Yang Terhormat Calon Menaker dan Presiden

Anggota Dewan Sindir Kadisnaker dan Anies Terkait Penetapan UMP: Yang Terhormat Calon Menaker dan Presiden

Megapolitan
Kenaikan UMP Tak Sesuai PP, Pemprov DKI Mau Koordinasi dengan Pemerintah Pusat soal Sanksi Pengusaha

Kenaikan UMP Tak Sesuai PP, Pemprov DKI Mau Koordinasi dengan Pemerintah Pusat soal Sanksi Pengusaha

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads