Adapun 31 narapidana yang mendapatkan remisi berasal dari Rutan Klas 1 Makassar dan Lapas Klas IA Makassar.

"PP 99 tahun 2012 sudah pernah diuji di MA oleh beberapa narapidana korupsi. Putusannya tidak bertentangan dengan UU Permasyarakatan dan HAM," kata Denny.

Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Nasdem Taufik Basari mengkritik rencana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang ingin merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pemberian remisi, salah satunya untuk koruptor.

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tidak tergesa merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi terpidana kasus pidana luar biasa.

Apabila mereka telah mengembalikan seluruh uang hasil kejahatannya kepada negara dan menjadi justice collaborator, maka mereka berhak mendapat remisi.