Ketua Umum organisasi alumni PII, Soetrisno Bachir, berpendapat rekrutmen kepemimpinan nasional bermasalah karena prosesnya instan. Cara instan itu seperti pencitraan sesaat, dinasti politik, dan cara-cara menjilat. Perlu ada perubahan pola rekrutmen.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhuk dan HAM) Amir Syamsudin mengakui, proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) sering mengalami masalah dan penyimpangan.

Disimpulkan, persoalan korupsi di Indonesia berpangkal dari proses rekrutmen politik yang salah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Aparatur Negara (Kemenpan) akan menggandeng KPK dalam rekrutmen calon praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

KPK akan mengawal proses seleksi calon praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN).