Sumarno juga mengatakan, Ketua Bawaslu DKI, menerbitkan rekomendasi lanjutan. Secara eksplisit, Bawaslu DKI menyebutkan, 15 TPS ditemukan pelanggaran sehingga harus PSU. Namun, pada 2 TPS di DKI Jakarta, tidak terbukti ada pelanggaran.
Musyawarah Nasional Partai Golkar menjadi salah satu perhelatan politik penting setelah pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. Hal ini karena munas tersebut tidak hanya berdampak terhadap internal Partai Golkar, tetapi juga terhadap pemerintahan baru.
Tim Prabowo meyakini, sebanyak 5.800 lebih TPS itu harusnya diulang. Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menegaskan, pihaknya sebenarnya tak pernah memberikan rekomendasi untuk pemilu ulang di 5.800 lebih TPS itu.