Berdasarkan hasil kajian KPU, calon petahana tak terbukti melakukan pelanggaran administrasi dalam Pilkada 2020.

Tim Prabowo meyakini, sebanyak 5.800 lebih TPS itu harusnya diulang. Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menegaskan, pihaknya sebenarnya tak pernah memberikan rekomendasi untuk pemilu ulang di 5.800 lebih TPS itu.

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, KPU harus bisa saja tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu jika tidak terjadi pelanggaran sebagaimana diadukan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu rekomendasi Badan Pengawas Pemilu hingga ditutupnya pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 pada Rabu (26/3/2014) besok.

KPU menunggu rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) soal program televisi Kuis Kebangsaan dan Indonesia Cerdas.