Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Pasal 50 tahun 2014.

Pembangunan reklamasi justru membuat pulau tidak alami dan berpengaruh terhadap wisatawan.

Muhammad Dong Ghanie, Direktur Ekesekutif Invesment Monitoring Society, sinyal pemerintah pusat sudah cukup jelas merestui pelaksanaan reklamasi di tangan Pemprov DKI. Menuurt dia, penyegelan anarkis berpotensi merusak iklim ekonomi nasional karena invest

Alih-alih mematuhi hukum, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Ahok dinilai tidak mematuhinya. Ketidakpatuhan tersebut setidaknya terbagi menjadi dua hal terkait keputusan Ahok dalam reklamasi Pantura Jakarta.