Kasus dugaan suap terkait penyusunan regulasi proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta diyakini melibatkan banyak pihak mulai dari legislatif, swasta, hingga eksekutif. KPK pun menyebut kasus ini sebagai "grand corruption".
Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta mengajak fraksi lain untuk menghentikan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi pantai utara Jakarta.