Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Reklamasi

Ini Alasan LBH Jakarta Nilai Izin Reklamasi yang Dikeluarkan Ahok Tidak Sah
Ini Alasan LBH Jakarta Nilai Izin Reklamasi yang Dikeluarkan Ahok Tidak Sah
Izin yang keluar dengan dasar Keppres nomor 52 Tahun 1995, "hukumnya sudah mati" karena sudah ada Keppres nomor 54 tahun 2008.
Megapolitan
KPK Akan Periksa Semua Pihak yang Susun Raperda Reklamasi
KPK Akan Periksa Semua Pihak yang Susun Raperda Reklamasi
Kasus dugaan suap terkait penyusunan regulasi proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta diyakini melibatkan banyak pihak mulai dari legislatif, swasta, hingga eksekutif. KPK pun menyebut kasus ini sebagai "grand corruption".
Nasional
Pemprov dan DPRD DKI Memperdebatkan Poin Ini dalam Raperda Reklamasi
Pemprov dan DPRD DKI Memperdebatkan Poin Ini dalam Raperda Reklamasi
"Pemprov DKI menganggap reklamasi punya potensi bisnis luar biasa. Di sisi lain, warga Jakarta masih butuh perhatian terkait permukiman."
Megapolitan
Gerindra Belum Putuskan Sikap soal Pembahasan Raperda Reklamasi di DPRD DKI
Gerindra Belum Putuskan Sikap soal Pembahasan Raperda Reklamasi di DPRD DKI
"Gerindra belum ada sikap soal reklamasi," kata Permadi di kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016).
Megapolitan

All News

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads