Komisi V DPR melihat pemerintah lamban dalam menjawab tantangan perkembangan transportasi berbasis aplikasi, sehingga menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat.
"Kalau saya bayar pajak, kamu juga harus bayar. Kalau kamu terdaftar, saya juga harus terdaftar. Kalau kamu punya izin, saya harus punya izin juga," ujar Luhut.