Untuk menetapkan dapat atau tidaknya restorative justice didasarkan pada dua syarat, yakni formil dan meteriil.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi membuka dialog publik Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Selasa (23/8/2022).

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej tanggapi aksi Aliansi Nasional RKUHP yang melakukan protes terhadap forum Dialog Publik RKUHP yang dilangsungkan di Hotel Ayana, Jakarta, Selasa (23/8/2022).