Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Refly Harun

Pengamat: Wacana Presiden Tiga Periode Tidak Mudah Terwujud
Pengamat: Wacana Presiden Tiga Periode Tidak Mudah Terwujud
Menurut Refly Harun, perubahan konstitusi biasanya dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa yang menyebabkannya menjadi perlu.
Nasional
Punya Kewenangan Besar, Dewas KPK Dinilai Perlu Diatur Kode Etik
Punya Kewenangan Besar, Dewas KPK Dinilai Perlu Diatur Kode Etik
Menurut Refly, seharusnya, anggota Dewan Pengawas diatur oleh kode etik dalam kinerja mereka.
Nasional
Refly Harun: Persoalan Bukan di Anggota Dewas KPK, tetapi Lembaganya
Refly Harun: Persoalan Bukan di Anggota Dewas KPK, tetapi Lembaganya
"Permasalahannya bukan di orang sekarang, tapi di kelembagaan Dewan Pengawas itu sendiri,"
Nasional
Pemilihan di DPRD Dinilai Bukan Jawaban Berbagai Masalah Pilkada
Pemilihan di DPRD Dinilai Bukan Jawaban Berbagai Masalah Pilkada
Refly Harun mengaku lebih setuju apabila persoalan pilkada asimetris tersebut dikaji lebih lanjut.
Nasional
Penambahan Masa Jabatan Presiden Dinilai Tak Bisa Berlaku di Periode Jokowi
Penambahan Masa Jabatan Presiden Dinilai Tak Bisa Berlaku di Periode Jokowi
Menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, masa jabatan Jokowi tidak bisa dikurangi atau ditambah. Ini alasannya.
Nasional

All News

7 Staf Khusus Presiden Dinilai Bebani Anggaran Negara Lebih Besar

7 Staf Khusus Presiden Dinilai Bebani Anggaran Negara Lebih Besar

Nasional
Pakar: Kabinet Lama Jokowi Masih Menjabat hingga Menteri Baru Dilantik

Pakar: Kabinet Lama Jokowi Masih Menjabat hingga Menteri Baru Dilantik

Nasional
Refly Harun Nilai Kembali ke UUD 1945 adalah Kemunduran

Refly Harun Nilai Kembali ke UUD 1945 adalah Kemunduran

Nasional
Sistem Pemilu di Indonesia Dinilai Belum Jujur dan Adil, Ini Alasannya

Sistem Pemilu di Indonesia Dinilai Belum Jujur dan Adil, Ini Alasannya

Nasional
Putusan PTUN soal Gugatan OSO Dinilai Munculkan Dualisme Hukum

Putusan PTUN soal Gugatan OSO Dinilai Munculkan Dualisme Hukum

Nasional
Larangan Politisi Jadi Senator Akan Perkuat DPD

Larangan Politisi Jadi Senator Akan Perkuat DPD

Nasional
Dicopot sebagai Komisaris Utama Jasa Marga, Refly Harun Tempati Komisaris Pelindo I

Dicopot sebagai Komisaris Utama Jasa Marga, Refly Harun Tempati Komisaris Pelindo I

Nasional
Penjelasan Menteri BUMN Rini Soemarno soal Alasan Pencopotan Refly Harun

Penjelasan Menteri BUMN Rini Soemarno soal Alasan Pencopotan Refly Harun

Nasional
BERITA POPULER: Pencopotan Refly Harun, Perabotan Roy Suryo, dan Horor Film

BERITA POPULER: Pencopotan Refly Harun, Perabotan Roy Suryo, dan Horor Film "The Nun"

Nasional
Refly Harun Dicopot sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga

Refly Harun Dicopot sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga

Nasional
Refly Harun Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Pemalsuan Surat

Refly Harun Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Pemalsuan Surat

Megapolitan
Akademisi: Seharusnya MK Tak Beri Ruang Kader Parpol Jadi Anggota DPD

Akademisi: Seharusnya MK Tak Beri Ruang Kader Parpol Jadi Anggota DPD

Nasional

"Presidential Threshold" Dinilai Langgar Hak Konstitusi Empat Parpol

Nasional
Uji Materi Jabatan Wapres Dinilai Bisa Diputuskan Sebelum Pendaftaran Capres

Uji Materi Jabatan Wapres Dinilai Bisa Diputuskan Sebelum Pendaftaran Capres

Nasional
Refly Harun Nilai Jabatan Wapres Tak Perlu Dibatasi

Refly Harun Nilai Jabatan Wapres Tak Perlu Dibatasi

Nasional
Cegah

Cegah "Penyanderaan" PKPU Terulang, Permen Diusulkan Dihapus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads