Meski menilai jabatan wapres tak perlu dibatasi, Refly menegaskan tak mau masuk ke persoalan uji materi Pasal 169 huruf N UU Pemilu oleh Perindo.

Sebelumnya, Refly menilai perpanjangan SK Riau tersebut sebagai salah satu cara untuk mengisi kekosongan kepengurusan Partai Golkar.

Pengamat hukum tata negara Refly Harun mempertanyakan urgensi dibentuknya panitia khusus hak angket Pelindo II. Terlalu berlebihan jika hanya ingin mengusut penyimpangan yang diduga dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino.

Mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Refly Harun ingin bisa kritis di kalangan intern tempat bekerja sekaligus bisa diumumkan di publik.

Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, menilai, revisi suatu peraturan yang telah ditandatangani tidak sepenuhnya menjadi kesalahan seorang presiden.