Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Refly Harun

Refly Harun Nilai Jabatan Wapres Tak Perlu Dibatasi
Refly Harun Nilai Jabatan Wapres Tak Perlu Dibatasi
Meski menilai jabatan wapres tak perlu dibatasi, Refly menegaskan tak mau masuk ke persoalan uji materi Pasal 169 huruf N UU Pemilu oleh Perindo.
Nasional
Stafsus Erick Thohir Pastikan Pencopotan Refly Harun Bukan karena Unsur Politis
Stafsus Erick Thohir Pastikan Pencopotan Refly Harun Bukan karena Unsur Politis
Tak hanya Refly yang dicopot dari jabatannya. Ada tiga dewan komisaris Pelindo I yang juga turut dicopot.
Whats New
Dicopot Erick Thohir, Ini Respons Refly Harun
Dicopot Erick Thohir, Ini Respons Refly Harun
Erick Thohir mencopot Refly Harun dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
Whats New
Penjelasan Istana, Refly Harun Dicopot Bukan karena Sering Kritik Pemerintah
Penjelasan Istana, Refly Harun Dicopot Bukan karena Sering Kritik Pemerintah
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral membantah Refly dicopot karena kerap mengkritik pemerintah.
Nasional
Profil Refly Harun, Eks Aktivis yang Dicopot dari Komisaris Pelindo I
Profil Refly Harun, Eks Aktivis yang Dicopot dari Komisaris Pelindo I
Berikut profil Refly Harun, eks aktivis yang dicopot dari Komisaris Pelindo I oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Whats New

All News

[POPULER MONEY] Erick Thohir Copot Refly Harun | Jalan Tol Akan Ditutup, jika...

[POPULER MONEY] Erick Thohir Copot Refly Harun | Jalan Tol Akan Ditutup, jika...

Whats New
Erick Thohir Copot Refly Harun dari Jabatan Komut Pelindo I

Erick Thohir Copot Refly Harun dari Jabatan Komut Pelindo I

Whats New
Punya Kewenangan Besar, Dewas KPK Dinilai Perlu Diatur Kode Etik

Punya Kewenangan Besar, Dewas KPK Dinilai Perlu Diatur Kode Etik

Nasional
Refly Harun: Persoalan Bukan di Anggota Dewas KPK, tetapi Lembaganya

Refly Harun: Persoalan Bukan di Anggota Dewas KPK, tetapi Lembaganya

Nasional
Pemilihan di DPRD Dinilai Bukan Jawaban Berbagai Masalah Pilkada

Pemilihan di DPRD Dinilai Bukan Jawaban Berbagai Masalah Pilkada

Nasional
Penambahan Masa Jabatan Presiden Dinilai Tak Bisa Berlaku di Periode Jokowi

Penambahan Masa Jabatan Presiden Dinilai Tak Bisa Berlaku di Periode Jokowi

Nasional
7 Staf Khusus Presiden Dinilai Bebani Anggaran Negara Lebih Besar

7 Staf Khusus Presiden Dinilai Bebani Anggaran Negara Lebih Besar

Nasional
Pakar: Kabinet Lama Jokowi Masih Menjabat hingga Menteri Baru Dilantik

Pakar: Kabinet Lama Jokowi Masih Menjabat hingga Menteri Baru Dilantik

Nasional
Refly Harun Nilai Kembali ke UUD 1945 adalah Kemunduran

Refly Harun Nilai Kembali ke UUD 1945 adalah Kemunduran

Nasional
Sistem Pemilu di Indonesia Dinilai Belum Jujur dan Adil, Ini Alasannya

Sistem Pemilu di Indonesia Dinilai Belum Jujur dan Adil, Ini Alasannya

Nasional
Putusan PTUN soal Gugatan OSO Dinilai Munculkan Dualisme Hukum

Putusan PTUN soal Gugatan OSO Dinilai Munculkan Dualisme Hukum

Nasional
Larangan Politisi Jadi Senator Akan Perkuat DPD

Larangan Politisi Jadi Senator Akan Perkuat DPD

Nasional
Dicopot sebagai Komisaris Utama Jasa Marga, Refly Harun Tempati Komisaris Pelindo I

Dicopot sebagai Komisaris Utama Jasa Marga, Refly Harun Tempati Komisaris Pelindo I

Nasional
Penjelasan Menteri BUMN Rini Soemarno soal Alasan Pencopotan Refly Harun

Penjelasan Menteri BUMN Rini Soemarno soal Alasan Pencopotan Refly Harun

Nasional
BERITA POPULER: Pencopotan Refly Harun, Perabotan Roy Suryo, dan Horor Film

BERITA POPULER: Pencopotan Refly Harun, Perabotan Roy Suryo, dan Horor Film "The Nun"

Nasional
Refly Harun Dicopot sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga

Refly Harun Dicopot sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads