Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, menilai, revisi suatu peraturan yang telah ditandatangani tidak sepenuhnya menjadi kesalahan seorang presiden.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum tahu jika pakar hukum tata negara Universitas Indonesia Refly Harun ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.