Mulai berjalannya tender-tender pekerjaan pembangunan infrastruktur di bawah domain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus diapresiasi dan segera direalisasikan.
Progres lelang paket pembangunan infrastruktur program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta rupanya belum mencapai target.
Dalam laporan LKPJ tersebut, diketahui total realisasi pendapatan Jakarta hanya meraup Rp 43,4 triliun atau hanya 66,80 persen dari target sebesar Rp 65 triliun.
Pegiat gerakan anti korupsi ingin memastikan komitmen pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menghentikan dugaan kriminalisasi terhadap sejumlah pihak yang mendukung pemberantasan korupsi.