Wakil Ketua DPRD Triwisaksana menyarankan Kemnterian PAN-RB ikut mengatur reformasi birokrasi yang terjadi di Pemprov DKI Jakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kesulitan menyosialisasikan surat edaran terkait kewajiban pegawai negeri sipil untuk menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2015.

Yuddy mengaku sudah meminta kepada Badan Kepegawaian Negara untuk segera melakukan tindakan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi meminta ada kelonggaran bagi PNS yang terlambat datang karena mengantar anak masuk sekolah pada Senin (27/7/2015) ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Yuddy Chrisnandy terus memuji Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.