Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Raperda

Tolak Ajakan Pemprov DKI Bahas ERP, Ojol: Kalau Berunding, Nanti Kami Dikondisikan
Tolak Ajakan Pemprov DKI Bahas ERP, Ojol: Kalau Berunding, Nanti Kami Dikondisikan
"Biasanya kalau diajak berunding, artinya kami dikondisikan dan tuntutan kami tidak dipenuhi oleh Kadishub dan Pemprov DKI," ujar Afvid.
Megapolitan
Jika Hendak Rombak Raperda ERP, Pemprov DKI Disarankan Lakukan Pencabutan
Jika Hendak Rombak Raperda ERP, Pemprov DKI Disarankan Lakukan Pencabutan
Raperda tentang ERP atau jalan berbayar sudah di tangan DPRD DKI. Namun, muncul keinginan Pemprov mengubah isi beleid untuk gratiskan angkutan online.
Megapolitan
Pemprov DKI Batal Tarik Raperda ERP, Driver Ojol Ancam Demo Lagi dengan Massa Lebih Banyak
Pemprov DKI Batal Tarik Raperda ERP, Driver Ojol Ancam Demo Lagi dengan Massa Lebih Banyak
Komunitas pengemudi ojol mengancam kembali menggelar unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak setelah Pemprov DKI batal menarik raperda ERP.
Megapolitan
Pemprov DKI Batal Tarik Raperda ERP, Selanjutnya Hanya Akan Komunikasi dengan Legislatif
Pemprov DKI Batal Tarik Raperda ERP, Selanjutnya Hanya Akan Komunikasi dengan Legislatif
DKI Jakarta batal menarik raperda soal sistem ERP yang sebelumnya telah diserahkan ke legislatif Jakarta.
Megapolitan
DPRD DKI Tunggu Heru Budi Resmi Cabut Rancangan Peraturan ERP
DPRD DKI Tunggu Heru Budi Resmi Cabut Rancangan Peraturan ERP
DPRD DKI Jakarta masih menunggu rancangan peraturan soal jalan berbayar elektronik ERP dicabut secara resmi oleh Pemprov DKI.
Megapolitan

All News

Heru Budi Serahkan Keputusan Penarikan Raperda ERP ke DPRD DKI

Heru Budi Serahkan Keputusan Penarikan Raperda ERP ke DPRD DKI

Megapolitan
Gelombang Unjuk Rasa Tolak ERP, Massa Ojol Gelar Aksi di Balai Kota hingga Rencana Penarikan Raperda

Gelombang Unjuk Rasa Tolak ERP, Massa Ojol Gelar Aksi di Balai Kota hingga Rencana Penarikan Raperda

Megapolitan
Raperda Pendanaan Pendidikan DIY Jadi Polemik, Orangtua Siswa Khawatir Bayar Uang Bulanan

Raperda Pendanaan Pendidikan DIY Jadi Polemik, Orangtua Siswa Khawatir Bayar Uang Bulanan

Yogyakarta
DPRD DKI Akan Sahkan 2 Raperda Soal Transportasi pada 2023

DPRD DKI Akan Sahkan 2 Raperda Soal Transportasi pada 2023

Megapolitan
DPRD DKI: Penyusunan Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Selesai Tahun Ini

DPRD DKI: Penyusunan Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Selesai Tahun Ini

Megapolitan
Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Dibahas Lagi pada Maret, Akan Dikuliti Pasal Per Pasal

Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Dibahas Lagi pada Maret, Akan Dikuliti Pasal Per Pasal

Megapolitan
Penerapan ERP Jakarta Tunggu Regulasi, Dishub DKI: Raperda Tuntas Tahun Ini!

Penerapan ERP Jakarta Tunggu Regulasi, Dishub DKI: Raperda Tuntas Tahun Ini!

Megapolitan
Bapemperda DPRD DKI Disebut Sedang Bahas Raperda Jalan Berbayar Elektronik

Bapemperda DPRD DKI Disebut Sedang Bahas Raperda Jalan Berbayar Elektronik

Megapolitan
Pemprov-DPRD DKI Sepakati 2 Raperda, Tentang Jakpro dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemprov-DPRD DKI Sepakati 2 Raperda, Tentang Jakpro dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Megapolitan
Ketika Penetapan APBD DKI 2023 yang Naik dari Plafon Sementara, Berpotensi Timbulkan Masalah

Ketika Penetapan APBD DKI 2023 yang Naik dari Plafon Sementara, Berpotensi Timbulkan Masalah

Megapolitan
Fakta APBD DKI 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun, Fokus 3 Program Prioritas hingga Lanjutkan Normalisasi

Fakta APBD DKI 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun, Fokus 3 Program Prioritas hingga Lanjutkan Normalisasi

Megapolitan
APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Fokus untuk 3 Program Prioritas, Fitra: Jangan Dulu Terkecoh

APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Fokus untuk 3 Program Prioritas, Fitra: Jangan Dulu Terkecoh

Megapolitan
Kritik APBD DKI Jakarta 2023 Beda dari KUA-PPA Jadi Rp 83,7 Triliun, Fitra: Berpotensi Timbulkan Masalah

Kritik APBD DKI Jakarta 2023 Beda dari KUA-PPA Jadi Rp 83,7 Triliun, Fitra: Berpotensi Timbulkan Masalah

Megapolitan
Komisi D DPRD DKI Sebut Pelebaran Trotoar di Jakarta Bikin Macet, Minta Pemprov Evaluasi

Komisi D DPRD DKI Sebut Pelebaran Trotoar di Jakarta Bikin Macet, Minta Pemprov Evaluasi

Megapolitan
Dari APBD DKI 2023, Alokasi Penanganan Banjir dan Resesi Ekonomi Rp 10 Triliun, Penanganan Macet Rp 12 Triliun

Dari APBD DKI 2023, Alokasi Penanganan Banjir dan Resesi Ekonomi Rp 10 Triliun, Penanganan Macet Rp 12 Triliun

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads