Dalam putusan tersebut, PTUN Jakarta mewajibkan Anies selaku tergugat untuk mencabut SK yang terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau I.

Pengadilan Tata Usaha Negara menerima gugatan yang diajukan PPP kubu Suryadharma Ali terkait sengketa dualisme kepemimpinan di PPP. Namun, putusan itu dinilai banyak keanehan.

Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz berharap dualisme di internal PPP dapat segera selesai.

Ketua Umum DPP PPP versi muktamar Surabaya Romahurmuziy alias Romy menegaskan, susunan pengurus PPP yang sah tetap berdasarkan hasil muktamar Surabaya.

Pemerintah telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida Indriarti sebagai hakim konstitusi.