Setidaknya ia harus menyiapkan uang Rp 100.000 untuk pungli saat pergi maupun pulang.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhuk dan HAM) Amir Syamsudin mengakui, proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) sering mengalami masalah dan penyimpangan.

Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI menemukan sejumlah dugaan praktik pungutan liar (pungli) hingga ratusan juta rupiah di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) wilayah Jabodetabek.

Beberapa pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Gembrong mengaku membayar pungutan liar agar dapat berjualan.

Proses penerimaan siswa baru di Bali mengundang keprihatinan sejumlah pihak, tak terkecuali Ombudsman Perwakilan Bali. Selain ditemukan beragam kecurangan seperti titipan dan pembengkakan kuota, Ombudsman juga mendapatkan laporan praktik pungutan liar kep